MASYARAKAT IDEAL

Oleh

Jodi Mahardi

Sejarah Indonesia yang diukir oleh beberapa dekade kepemimpinan tunggal dalam perjalanannya secara tidak langsung membentuk beberapa kelompok masyarakat yang berbeda. Satu adalah kelompok yang cenderung merindukan kepemimpinan atau kepemerintahan yang kuat, yang mampu mengimplementasikan kebijakan secara cepat; dua adalah kelompok yang sudah cenderung antipati terhadap pemerintahan dalam berbagai elemennya.    

Keduanya mempunyai kesamaan yaitu menginginkan demokrasi liberal yang menjamin hak-hak individu. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik, kebebasan menjalankan agamanya, kebebasan memilih pilihan hidup, kebebasan memilih parpol dan bahkan kebebasan dari tanggungjawabnya sebagai warga negara.

Kecenderungan yang terjadi dibanyak negara adalah demokrasi liberal menjadi tantangan yang sangat menyulitkan pemerintahan terlepas dari ideologi partai-partai pendukungnya untuk berlangkah secara tegas dan cepat. Manusia umumnya adalah makhluk yang sarat dengan kepentingan. Dalam hal melihat suatu kebijakan berbagai kepentingan pasti akan bertabrakan.

Sementara itu di negara kita saat ini budaya menghormati hukum dan aturan, menjalankan etika bernegara, bermasyarakat, dan berdemokrasi masih jauh dari yang kita idealkan. Ideal buat semua orang pasti berbeda-beda tapi umumnya paling tidak kita ingin hak-hak prinsip kita dijamin. Yang jadi pertanyaan apakah kita siap atau mau juga menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara untuk berkorban untuk kepentingan umum, menghormati perbedaan, menempatkan etika dalam berinteraksi dengan sesama, menghormati hukum dan aturan serta otoritas sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Sekarang ini masyarakat, media, partai politik di Indonesia seperti hidup dalam anarki, mengkritik, menghujat dan menolak segala kebijakan pemerintah tanpa melihat latar belakang, introspeksi, atau menyediakan solusi. Hal ini merupakan resep penghambat kemajuan.

Tanpa manusia Indonesia bisa menempatkan kewajiban diatas haknya maka Indonesia yang ideal hanya bisa diperoleh oleh sebagian kecil masyarakat. Konsensus akan menghasilkan kebaikan bagi sebagian besar, sementara anarki akan membenturkan kepentingan dan terbuka untuk dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang mempunyai kekuasaan lebih.

Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera hanya bisa dikembangkan dalam demokrasi liberal yang dibina melalui semangat kebersamaan. Hak-hak individu perlu dijamin namun harus sesuai kerangka hukum dan aturan yang disepakati bersama. Kewenangan pemerintah perlu dihormati, karena pemerintah merupakan legitimasi demokrasi, dan pelaksana utama kenegaraan.

Demokrasi yang ideal juga hanya bisa dicapai apabila semua dalam menentukan pilihannya berdiri sejajar, dalam artian masyarakat miskin, masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir yang sering merupakan kelompok marginal memilih berdasarkan kepentingan mereka sejujurnya bukan hasil manipulasi media yang disarati kepentingan, atau janji-janji keuntungan materi sesaat. Bilamana kaum marginal masih dijadikan komoditas politik maka demokrasi hanya merupakan alat untuk melayani kelompok yang kuat dan yang akan menjadi semakin kuat.

Kesamaan adalah kuncinya. Semua elemen masyarakat harus dijamin mempunyai akses pendidikan yang baik, pendidikan yang mengedepankan pengembangan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara, nilai-nilai keberadaban, nilai-nilai demokrasi liberal, yang sesuai dengan perkembangan di era globalisasi yang sangat dinamis ini. Kesenjangan sosial akan terjadi bukan karena adanya kelompok kaya dan berkuasa versus kelompok miskin dan tidak berdaya melainkan karena adanya ketidaksamaan dalam memanfaatkan peluang untuk meraih kesuksesan, kehidupan yang layak dan kebahagiaan.

Kita semakin banyak melihat partai politik yang mendulang suara dengan menampilkan individu-individu populer dan janji-janji kebijakan populis yang belum tentu tepat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara yang sebenarnya. Agama kadang juga dijadikan alat untuk memancing sentimen dan emosi pemilih, yang merupakan ancaman terhadap fondasi negara kita sebagai negara kesatuan dan  pluralistik. Kadang malah sentimen agama, kebijakan populis tidak bertanggungjawab, dan individu populer menjadi satu untuk mendongkrak suara partai. 

Kesempatan harus diredistribusi. Kesempatan yang sama untuk maju harus diberikan kepada semua berdasarkan merit, untuk menciptakan pemerintah yang adil maka pemerintah dengan pengawasan pemberi daulat harus diberi wewenang untuk menentukan kemana kesempatan diarahkan, atau untuk diambil kemudian diarahkan untuk menjamin keadilan bagi semua. Sekarang kita sering melihat penerima beasiswa negara yang kabur dan tidak kembali ke tanah air; para pengusaha yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia menjadi besar kemudian menaruh dananya di luar negeri; orang-orang yang mencemooh pemerintah dan segala unsurnya namun sendirinya melupakan tanggungjawabnya terhadap bangsa dan negara. Mereka memilih kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Reformasi sudah mulai menunjukan perkembangan yang baik bagi sistem dan budaya berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat semakin progresif. Transparansi dan good governance bukan lagi cuma ucapan tapi menjadi keharusan karena kedaulatan rakyat sebagai pengawas jalannya kepemerintahan. Tapi reformasi tampaknya belum menyentuh semangat idealisme masyarakat. Budaya patuh hukum dan aturan belum dihormati. Budaya bermasyarakat yang baik dan penuh etika belum tertanam. Jalanan masih macet, karena para pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas; kewajiban pajak banyak yang dimanipulir; membantu sesama dilepaskan menjadi urusan pemerintah semata; main hakim sendiri dijalanan masih sering terjadi; menyuap aparat untuk melangkahi aturan masih sering; media yang main tuduh masih sering menjadi sumber kericuhan; dan lain-lain.

Semua elemen bangsa dan negara mempunyai kewajiban moral untuk ikut bersumbangsih terhadap pemajuan bangsa dan negara. Tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bagi yang mendapat kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, pulanglah untuk membangun Indonesia; bagi nelayan dan petani rawatlah lingkungan sehingga sumber daya alam yang menjadi andalan pernafkahan mereka bisa berkelanjutan; pengusaha yang besar karena Indonesia ciptakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudaranya; pegawai pemerintah bekerjalah sungguh-sungguh untuk kebaikan masyarakat; TNI/Polri lindungi bangsa dan negara. Kita semua mempunyai hutang budi kepada bangsa dan negara. Sinergi antara semua elemen dengan didasari prinsip saling menghormati, saling membantu, dan gotong royong adalah kunci Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

──§──